-->

Header Menu

PPPK 2022: Honorer Teknis Administrasi Harus Jadi Prioritas, Sertifikat Keahlian Ditiadakan Saja

Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta Nur Baitih buka suara soal fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga teknis administrasi. 



Nur menilai bahwa PHK telah menginjak asas-asas keadilan, padahal setiap tahun ada anggaran untuk gaji honorer teknis administrasi.

Pendaftaran Seleksi PPPK Guru Tahap 3 KLIK DISINI

Rincian Pasing Grade Berdasarkan Mata Pelajaran DOWNLOAD DISINI

Informasi Lengkap Tentang Seleksi PPPK Guru 2021 Tahap 3 CEK DISINI

"Kenapa masih bisa buat rekrutmen pengangkatan honorer setiap tahunnya, kan, sudah ada larangan pengangkatan honorer lagi semenjak 2013," kata Nur kepada JPNN.com, Rabu (5/1).

Baca Juga: PPPK Nonguru Bakal Terima SK Februari 2022, Guru Kapan?

Dia menilai kalau mau dilakukan perpanjangan kontrak terhadap tenaga teknis administrasi, tidak mesti harus tes lagi, melainkan cukup menggunakan penilaian kinerja. 

Selain itu, Nur Baitih berpandangan apabila pemerintah daerah (pemda) ingin mengangkat honorer baru, maka cukup dilakukan untuk mengganti tenaga honor yang sudah berusia tua, misalnya 58 atau 60 tahun, sesuai ketentuan. 

Dia mengingatkan jangan malah mengangkat yang baru tetapi harus menyingkirkan honorer yang sudah lama bekerja. 

Baca Juga: Calon PPPK Kantongi NIP Januari 2022, SK & TMT kapan? Simak Penjelasan BKN

Sebab, bagi Nur, hal itu sangat tidak adil. 

“Coba kalau keadaannya dibalik, pejabat pemda yang bikin keputusan tiba-tiba digeser dengan orang baru, tentunya berteriak tidak adil juga, kan,” kata Nur Baitih. 

Nur menyatakan persoalan tenaga administrasi ini menjadi catatan khusus bagi pemerintah dan Komisi II DPR. 

Baca Juga: Honorer K2 Tidak Masuk dalam Revisi UU ASN, Nur Baitih Minta PP Manajemen PNS dan PPPK Diubah

Dia mengatakan jangan menghilangkan status honorer yang lama bekerja kalau hanya untuk menambah atau diganti baru. 

Sebab, ujar Nur Baitih, tenaga administrasi juga dibutuhkan oleh instansi. 

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak boleh tutup mata dengan persoalan ini.

Menurut Nur Baitih, sudah saatnya pemerintah fokus pada penyelesaian masalah honorer administrasi. 

Pada 2021, kata dia, pemerintah konsentrasi untuk menyelesaikan masalah guru, lewat kebijakan 1 juta PPPK. 

Nah, pada 2022 ini Nur berharap pemerintah memberikan formasi terbanyak untuk tenaga teknis administrasi. 

"Saya berharap (2022) ini tahun berkeadilan buat teman-teman teknis administrasi. Saya percaya sepenuhnya Komisi II DPR RI bisa memperjuangkan itu semua," ujarnya.

Baca Juga : Ayo Bersiap Seleksi PPPK Guru Tahap 3, Siapa Saja yang Boleh Ikut?

Baca Juga:  Syarat dan Kriteria Calon Peserta Tes Tahap 3 PPPK 2021, Guru Honorer Perlu Tahu!

Baca Juga :  Info TERBARU !!! Pembukaan Pendaftaran PPPK Guru Tahap 3, Simak Selengkapnya Syarat, Kriteria, Hingga Passing Grade

Tidak hanya soal formasi sebanyak-banyaknya untuk tenaga teknis administrasi.

Nur juga berharap honorer teknis administrasi diberikan afirmasi sama seperti guru oleh pemerintah.  

Baik itu dari pengalaman kerja honorer, usia, dan yang mempunyai sertifikat keahlian.

"Jangan lagi sertifikat itu menjadi persyaratan wajib, tetapi cukup dijadikan nilai tambah seperti afirmasi," pungkas Nur Baitih. (esy/jpnn)

Sumber : https://www.jpnn.com/

0 Response to " PPPK 2022: Honorer Teknis Administrasi Harus Jadi Prioritas, Sertifikat Keahlian Ditiadakan Saja"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel